Cirebon Jumat, tanggal 04 Februari 2022 Pukul 09.00 WIB, telah diadakannya sosialisasi oleh Bidang Pembinaan Narapidana khusunya Seksi Regritrasi dan Bimkemsy Lapas Kelas Cirebon terkait Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB. PengertianPembebasan Bersyarat. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat adalah pemberian kebebasan bagi Narapidana yang telah menjalani masa tahanan sekurang-kurangnnya 2/3 masa pidananya, dengan ketentuan masa tahanan tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; Sedangkanbagi napi yang belum melebihi setengah masa tahanan, belum bisa mendapatkan program asimilasi rumah tersebut. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 dan 32 Tahun 2020. Sejak saat itu sudah 288 warga binaan Lapas Kelas IIB Meulaboh yang mendapatkan asimilasi. Terdiri dari 198 orang tahun 2020 dan 90 orang tahun 2021. ARJASA- Mengawali pagi hari ini (27/1/2021) tiga orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bertugas di Lapas Arjasa mengikuti latihan PBB dengan dibimbing oleh Pegawai Lapas Arjasa yaitu Rizal Rahmadi yang pernah menjadi anggota Paskibra Sidoarjo. Kagiatan ini dimulai pada pukul 06.00 WIB serta dilaksanakan di halaman depan lapas arjasa. sambuthbp ke 58 lapas cibinong laksanakan geber ramadhan; Hormati Jasa para pahlawan, jajaran upt pemasyarakatan bogor raya upacara tabur bunga dan ziarah; Lapas Cibinong berikan Bantuan Gerobak sebagai bentuk kepedulian pemasyarakatan terhadap perilaku UMKM; Sinergitas Lapas Cibinong dan Polres Bogor, Siapkan Cara Cegah Gangguan Kamtib di Lapas buatlah soal cerita sendiri tentang volume balok. BerandaKlinikPidanaHal-Hal yang Menyeba...PidanaHal-Hal yang Menyeba...PidanaKamis, 27 Desember 2018Apakah warga binaan/napi yang belum melunasi utang berupa uang baik terhadap sesama warga binaan/napi maupun pihak lain, dapat terhambat/batal pembebasannya baik bebas bersyarat maupun bebas murni jika belum melunasi utangnya tersebut? Lalu apa hal-hal yang menyebabkan batalnya usul pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Guna menyederhanakan jawaban, kami akan mengulas salah satunya, yaitu pembebasan BersyaratYang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 sembilan bulan. Demikian yang dikatakan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “UU 12/1995”.Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah bagaimana caranya agar narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat?Perlu dihami dahulu, bahwa pembebasan bersyarat adalah salah satu hak yang didapatkan oleh setiap narapidana dan anak yang Berkonflik dengan Hukum “anak”.[1] Pembebasan bersyarat tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat, yang juga harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluasrganya.[2]Untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat, ada syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yaitu[3]telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dua per tiga, dengan ketentuan 2/3 dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 sembilan bulan;berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 sembilan bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 dua per tiga masa pidana;telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; danmasyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan mendapatkan syarat-syarat diatas, harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen berikut[4]fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan “Lapas”;laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan “Bapas”;surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;salinan register F dari Kepala Lapas;salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dansurat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwanarapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; danmembantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan yang disebutkan di atas adalah syarat umum untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Syarat khususnya dapat Anda lihat dalam artikel Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan Cara Pemberian Pembebasan BersyaratSecara umum pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan ialah merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.[5]Tata cara pemberian pembebasan bersyarat disebutkan sebagai berikutPetugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.[6]Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 tujuh hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 satu per dua masa pidana narapidana berada di Lapas.[7]Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.[8]Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.[9]Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.[10]Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 tiga hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.[11]Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.[12]Jadi, pembebasan bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikuti proses yang telah dijabarkan di atas sampai terbitnya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan dan Pencabutan Pembebasan BersyaratKemudian mengenai pembatalan serta pencabutan pembebasan bersyarat, berikut ketentuannyaKepala lapas dapat membatalkan usul pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak, apabila narapidana dan anak melakukan hal[13]tindak pidana;pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F; dan/ataumemiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses pembebasan oleh kepala lapas dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.[14]Kemudian megengenai pencabutan pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak.[15]Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan salinan Keputusan pencabutan pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah.[16]Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan[17]syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dansyarat khusus, yang terdiri atasmenimbulkan keresahan dalam masyarakat;tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Balai Pamasyarakatan “Bapas” yang membimbing paling banyak 3 tiga kali berturut-turut;tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atautidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh berdasarkan uraian di atas, menjawab pertanyaan Anda, dalam peraturan tidak disebutkan bahwa syarat pembebasan bersyarat adalah harus melunasi utang baik terhadap sesama warga binaan/napi maupun pihak lain. Maka dalam hal narapidana masih memiliki hubungan utang piutang dengan narapidana atau pihak lain, hal tersebut tidak menghambat atau membatalkan pembebasan itu, perlu dipahami bahwa utang piutang dengan pembebasan bersyarat merupakan dua hubungan hukum yang utang piutang merupakan hubungan hukum antara pemberi utang dengan si berutang keditor dan debitor. Perbuatan meminjamkan uang tersebut adalah perjanjian pinjam meminjam atau lazimnya disebut dengan perjanjian utang piutang. Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “KUH Perdata”, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, degan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikutSemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dalam hal uang piutang hubungan hukumnya sebatas pihak yang terlibat dalam utang piutang tersebut. Sedangkan dalam pembebasan bersyarat hubungan hukumnya adalah narapidana dengan pemerintah diberikan keputusannya oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.[1] Pasal 2 ayat 1 Permenkumham 3/2018[2] Pasal 2 ayat 2 dan 3 Permenkumham 3/2018[3] Pasal 82 Permenkumham 3/2018[4] Pasal 83 ayat 1 Permenkumham 3/2018[5] Pasal 94 Permenkumham 3/2018[6] Pasal 95 ayat 1 dan 2 Permenkumham 3/2018[7] Pasal 95 ayat 3 dan 4 Permenkumham 3/2018[8] Pasal 96 ayat 1 Permenkumham 3/2018[9] Pasal 96 ayat 2 Permenkumham 3/2018[10] Pasal 97 Permenkumham 3/2018[11] Pasal 98 ayat 1 Permenkumham 3/2018[12] Pasal 99 ayat 1 dan 2 Permenkumham 3/2018[13] Pasal 133 ayat 1 dan 2 Permenkumham 3/2018[14] Pasal 134 Permenkumham 3/2018[15] Pasal 138 ayat 1 Permenkumham 3/2018[16] Pasal 138 ayat 2 Permenkumham 3/2018[17] Pasal 139 Permenkumham 3/2018Tags – Boy Samaran merupakan mantan Narapidana yang baru menghirup udara bebas karena Pembebasan Bersyarat, ia yang tidak mau disebutkan asal usul dan latar belakangnya, mengungkapkan Alur dari awal sampai akhir dirinya bisa bebas karena pembebasan bersyarat. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 sembilan bulan. Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Syarat Pembebasan Bersyarat Secara Umum Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dua per tiga, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan; berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Syarat di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan “Lapas”; laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan “Bapas”; surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan; salinan register F dari Kepala Lapas; salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. Adapun, keluarga yang dimaksud di atas adalah suami/istri, anak kandung, anak angkat, anak tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertical. Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan. Sebelumnya, Anda tidak menyebutkan apa tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Perlu diketahui, selain syarat umum di atas, ada juga syarat khusus bagi tindak pidana tertentu, antara lain Tindak pidana terorisme; Tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika Tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba Untuk narapidana dengan kasus narkoba atau tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun selain memenuhi persyaratan umum harus memenuhi syarat Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan; dan Telah menjalani asimilasi paling sedikit ½ dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Serta melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana tertera di atas. Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Tindak Pidana Terorisme Sedangkan untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, maka selain harus memenuhi syarat-syarat umum, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut telah menjalani paling sedikit 2/3 dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan; telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 satu per dua dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing. Selain melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana tertera dalam syarat pembebasan bersyarat secara umum di atas, dalam kasus narapidana tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional lainnya harus memenuhi syarat umum dan syarat berikut ini telah menjalani minimal 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan; telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari masa pidana yang wajib dijalani; dan selain melampirkan bukti kelengkapan dokumen sebagaimana disebut di atas, bagi narapidana tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Cara Mengurus Pembebasan Bersyarat Secara umum, pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berikut kami rangkum tata cara/cara mengurus pembebasan bersyarat Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana narapidana berada di Lapas. Selanjutnya, tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Sebagai tambahan informasi, jika Anda sebagai pihak keluarga atau penjamin harus memenuhi syarat penjamin pembebasan bersyarat yaitu surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melanggar hukum dan membantu membimbing/mengawasi narapidana selama program pembebasan bersyarat; membawa identitas diri KTP/SIM/KK/Paspor dan meterai Jadi, pembebasan bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikuti proses yang telah dijabarkan di atas sampai terbitnya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Kesimpulan Mengurus PB, CB Atau Program Aimilasi ternyata sangat mudah dan tentunya prosesnya tidak dipungut biaya alias Gratis. Sumber Data Post Views 1,030 O sistema de “Inscrição On-line” permitirá ao requerente fazer seu pedido de inscrição na OAB-PB de forma eletrônica, podendo gerar a taxa de inscrição, preencher um formulário eletrônico e acompanhar o seu processo com um número de protocolo único. Para isso o requerente deverá observar os seguintes passos O requerente selecionará o Tipo de Inscrição desejado; Deverá clicar no botão “Emitir Taxa” para emitir sua taxa de inscrição e pagá-la onde lhe for mais conveniente. O comprovante de pagamento deverá ser digitalizado e anexado/utilizado no quarto passo; Poderá visualizar os documentos necessários que ele deverá digitalizar para anexá-los no próximo passo; Deverá clicar no botão que irá redirecioná-lo para o formulário eletrônico, onde ele preencherá com os seus dados e anexará os documentos necessários informados no terceiro passo. Será enviado ao e-mail cadastrado, no término do preenchimento do formulário, um arquivo PDF com todos os dados cadastrados e anexados; Deverá clicar no botão que o redirecionará para um ambiente onde possibilitará o acompanhamento do seu processo por meio do seu número de protocolo disponibilizado no arquivo PDF enviado ao seu e-mail no quarto passo. Após o requerente seguir todos os passos anteriores, o mesmo deverá acompanhar as fases do seu processo com o ambiente disponibilizado quinto passo, pois, por meio deste a OAB-PB se comunicará para informá-lo sobre o deferimento/indeferimento do seu processo. 1 2 3 4 5 Tipo de inscrição Inscrição Principal Inscrição Transferência Inscrição Suplementar Inscrição Estagiário Emita sua taxa de inscrição no botão a seguir EMITIR TAXA Por favor selecione um tipo de inscrição no item 1 Acesse ATENÇÃO - Falsa comunicação à Polícia constitui CRIME previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro. - Nos casos em que tenha ocorrido violência de qualquer natureza, o BO não pode ser registrado nesta ferramenta. Dirija-se à Delegacia de Polícia mais próxima. O QUE É? É uma ferramenta da Polícia Civil que permite que ocorrências sem violência ou ameaça, como furtos simples e extravios, e ainda acidentes de trânsito sem vítima, possam ser registradas pela internet. PARA QUE SERVE? Proporcionar maior comodidade ao cidadão, que não precisa se deslocar até uma unidade policial para ser atendido. COMO FUNCIONA? O serviço está disponível no endereço e funciona 24h por dia. Após o registro, o Boletim de Ocorrência BO é validado pela equipe da Delegacia Online, que analisa dados pessoais do requerente, assim como a descrição do fato. A resposta é enviada por e-mail em até 48 horas. O QUE PODERÁ SER REGISTRADO? FURTO Celulares, documentos e outros O furto ocorre quando o autor do crime se apropria de um objeto ou valor financeiro que não lhe pertence. É caracterizada como furto a ação na qual não é empregado nenhum tipo de violência ou ameaça à vítima, para a apropriação indevida. Em caso de identificação da autoria, o registro deve ser realizado na Delegacia de Polícia Civil mais próxima EXTRAVIO Celulares, documentos e outros O extravio é caracterizada por uma perda, sumiço ou desaparecimento de objetos e/ou documentos. Importante. É comum confundir perda com furto. Procure sempre usar o bom senso e certificar-se do que ocorreu de fato. ACIDENTE DE TRÂNSITO Acidente de Trânsito sem vítimas. É caracterizado quando ocorrem somente danos materiais, ou seja, nenhum dos envolvidos no fato se machucou ou morreu em decorrência do acidente. Também é conhecido como acidente de trânsito com dano material. PESSOAS DESAPARECIDAS Antes, quem precisasse emitir um certificado PB4 precisava se dirigir a um Núcleo do Ministério da Saúde brasileiro ou enviar uma procuração para alguém ajudar a obter o documento. No entanto, desde novembro de 2019 tornou-se possível solicitar PB4 online, facilitando a vida de quem não mora nas capitais. Boa notícia, não? Saiba agora como funciona todo o processo de solicitar PB4 online, com algumas dicas valiosas, além de informações sobre validade, tempo para a emissão, documentos necessários e se ele substitui o seguro viagem. Solicitar PB4 online o que é este documento e como funciona?Onde solicitar PB4 online e presencialmenteComo é feito o pedido do PB4Passo a passo para fazer seu PB4 onlineDocumentos necessários para solicitar PB4 onlineÉ possível renovar o PB4?O PB4 substitui o seguro viagem?Como fazer um seguro viagem para Portugal Solicitar PB4 online o que é este documento e como funciona? O PB4, junto com o IB2, é um Certificado de Direito à Assistência Médica CDAM criado após um acordo entre os governos do Brasil, Cabo Verde, Portugal e Itália. Na Itália, é válido o IB2; nos demais, o PB4. O documento funciona na prática como um seguro de saúde gratuito do governo brasileiro, que garante o atendimento nos hospitais públicos desses países, nas mesmas condições que um cidadão local. Ou seja, se em Portugal a saúde pública é paga, o brasileiro irá desembolsar um valor idêntico ao de um português pelas consultas, exames e outros procedimentos realizados. Cidadãos brasileiros e seus dependentes, assim como estrangeiros que vivam no Brasil, podem tirar o documento. Quando chegar em Portugal ou Cabo Verde, é preciso validar o PB4 e ser incluído no sistema de saúde pública local. Ou então apresentar o documento em uma urgência ou emergência de um hospital público, para ser cadastrado no sistema. Neste artigo, contamos em detalhes o que é o PB4 e como utilizá-lo. Onde solicitar PB4 online e presencialmente Como já antecipamos, agora solicitar o PB4 online é possível, no site oficial do Governo Federal. A medida foi implementada diante do alto número de pedidos, para agilizar o processo e torná-lo mais acessível. Além de poder solicitar PB4 online, o atendimento presencial nos Núcleos estaduais do Ministério da Saúde, continua a ser uma opção. Eles ficam nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal você pode consultar aqui a lista completa. É preciso realizar agendamento, levar a documentação exigida que detalhamos a seguir. Como é feito o pedido do PB4 Ao solicitar o PB4 online ou presencialmente, é preciso entregar a documentação em papel ou digitalizada e aguardar a emissão do seu certificado. É necessário apostilar a versão impressa do PB4 em cartório – a chamada Apostila de Haia é um selo carimbo que valida internacionalmente o documento brasileiro. Quanto tempo demora? Vale destacar que solicitar o PB4 online leva em média 2 horas, que é o tempo para preencher todas as informações – você precisa ter, por exemplo, as datas de sua viagem confirmadas. Viajar pela Europa com internet ilimitada?Para ficar conectado durante toda a viagem, nossa recomendação de chip internacional é a America Chip. É a única empresa que oferece internet ilimitada e ligações pelo melhor preço. Visite o site e confira. Ver Planos → O prazo para obter o seu certificado é maior que na modalidade presencial, e o documento fica disponível para impressão em cerca de 15 dias corridos. Já pessoalmente, você recebe em cerca de 3 a 5 dias úteis. Portanto, é muito importante solicitar o PB4 online ou nos Núcleos estaduais com antecedência. E quem mora no exterior? Quem já está morando no exterior e deseja pedir o PB4, não se preocupe. Basta procurar o consulado brasileiro no país onde vive e fazer uma procuração, em nome de alguém que possa ir ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde mais próximo e realizar o processo. Conheça aqui alguns sites úteis para brasileiros em Portugal. Passo a passo para fazer seu PB4 online Crie seu cadastro no site oficial 1. Entre no site do Governo Federal. Como provavelmente este será o seu primeiro acesso, vá em “Crie sua Conta”, no botão abaixo do campo para preencher o CPF. Serão solicitados os seguintes dados CPF; Nome completo; Telefone celular, para receber o SMS de ativação da conta; E-mail. Marque a opção “Não sou um robô”, aceite os termos de política de privacidade e aperte Continuar. 2. Na tela seguinte, você poderá validar seus dados e confirmar as informações Data de nascimento; O primeiro nome da sua mãe; Mês do seu nascimento; Selecione “Tudo” e depois aperte em “Continuar”. 3. O sistema irá validar seus dados novamente e perguntar qual a melhor opção para o envio do link que habilita seu cadastro. Informe o que você prefere, e-mail ou SMS, e siga em “Continuar”. Deve aparecer a informação de que o link foi enviado com sucesso. Então, acesse o link enviado para validar a inscrição. 4. A conta estará ativa e você poderá inserir o CPF e cadastrar a senha. É recomendável combinar letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres para que ela seja mais segura e considerada forte pelo site. Após defini-la, confirme em “Criar Senha”. Primeiro acesso ao portal 5. Agora que seu cadastro está realizado, é possível acessar o portal pelo link oficial e inserir seu CPF normalmente. Aperte “Próxima” e digite sua senha. Em seguida, aperte “Entrar”. 6. Marque o campo que autoriza o termo de uso e a política de privacidade. 7. Agora sim, o cadastro está completo. Hora de acessar “Obter seu Certificado de Direito à Assistência Médica”. Segurança em Portugal dicas práticas para os viajantes. Para começar a solicitar PB4 online 8. Para solicitar o PB4 online, você precisa ter a data de sua viagem. Aperte “Solicitar” e aguarde a próxima tela, para preencher o formulário com os seguintes dados Destino da viagem Cabo Verde, Itália ou Portugal, se você é visitante ou residente caso já tenha um visto de residente; Informações do passaporte incluindo uma foto da página principal do documento que deve ser anexada; Dados do solicitante, com data, estado e cidade de nascimento, número do RG órgão expedidor e estado do Brasil onde foi expedido, estado civil do solicitante e documento de identificação carteira de identidade ou CNH; Seus contatos, incluindo endereço completo no Brasil ou do exterior, se for residente em outro país; Informe seu número do cartão nacional de saúde número do SUS e anexe uma foto do comprovante do cartão nacional de saúde, além de outras informações adicionais que você ache importantes. Adicionar filhos e cônjuge 9. Caso tenha filhos e cônjuge, você pode incluí-los. Basta informar que possui dependentes e prosseguir para o próximo passo. 10. Um novo formulário será então aberto. Anexe um ou mais dependentes, informando nome completo, grau de parentesco, data de nascimento, número do passaporte e sua data de validade. Anexe uma foto do passaporte e um comprovante do grau de parentesco. Finalizar e enviar o pedido do PB4 11. Depois de todos esses passos, apenas vá em Prosseguir e uma nova tela vai apresentar o resumo do pedido. Anote o número de protocolo gerado e confira com atenção se todos os dados que você preencheu estão corretos. Marque que está ciente e aperte “Enviar solicitação”. 12. Você irá receber a confirmação de que seus dados foram enviados com sucesso. As informações e o pedido serão analisados e notificações serão enviadas por e-mail, informando do andamento do processo. Documentos necessários para solicitar PB4 online RG do titular e de seus dependentes, se também forem solicitar o PB4 online; CPF do titular e, se houver, dependentes; Passaporte válido do titular e dependentes; Comprovante de residência no Brasil; Se houver dependentes, um comprovante de vínculo pode ser a certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos de idade ou a certidão de casamento; Se for viajar para Cabo Verde e utilizar lá o PB4, é preciso apresentar um comprovante de vínculo com o INSS. Descubra também os principais documentos para viajar para Europa e planeje-se. É possível renovar o PB4? Claro. Quem solicitar o PB4 online receberá um documento válido por 365 dias. Se o passaporte tiver validade menor que este prazo, o seu CDAM PB4 ou IB2 expira junto e precisará ser renovado. Você deverá realizar o mesmo procedimento da primeira solicitação. O PB4 substitui o seguro viagem? Apenas para entrar na imigração em Portugal ou Cabo Verde. Contudo, sua cobertura não é suficiente quando analisamos os benefícios e assistências de um seguro viagem. Basta considerar que o PB4 oferece apenas o acesso à saúde em hospitais públicos do país, o que nem sempre é gratuito e pode sair caro a depender da complexidade do caso. O PB4 não cobre outros gastos, que podem ser muito altos dependendo do tipo de imprevisto. Um deles é o traslado de corpo para o Brasil, que pode ser uma despesa bastante elevada. Ainda há outros benefícios além das despesas médicas, hospitalares e odontológicas que só o seguro viagem cobre, como Indenização pelo cancelamento de voo ou de viagem; Extravio de bagagem; Assistência jurídica; Alguns seguros cobrem o envio e hospedagem de um familiar em caso de internação prolongada; Repatriação sanitária; Translado médico; Indenização em caso morte acidental; Indenização por invalidez permanente, total ou parcial. Dedicamos um artigo completo, falando se o PB4 substitui seguro viagem em Portugal, com mais informações. Como fazer um seguro viagem para Portugal Por isso, a nossa recomendação é sempre fazer um seguro viagem para Portugal, ainda que possa levar o seu certificado PB4 para utilizá-lo de forma complementar. Vale a pena solicitar o PB4 online e contratar seguro viagem. Essa combinação é interessante especialmente se você planejar uma viagem longa de intercâmbio ou se tiver a intenção de morar no país. Um ponto importante, além dos que apontamos acima, é que o seguro viagem de Portugal também protege você em outros destinos na Europa, e sabemos que muitas pessoas incluem mais países em seu roteiro. A forma mais rápida, confiável e com melhor custo-benefício é utilizar o Seguros Promo. Com ele, você realiza uma cotação de preços junto a diversas seguradoras excelentes e tem o processo de compra mais simples que já utilizamos. E se você gosta de cuidar do seu bem-estar, vai se interessar por este artigo que mapeia os retiros espirituais em Portugal. Confira.

cara mengurus pb di lapas